Mohamad Amir lahir tanggal 27 Januari 1900 di Nagari Talawi, suatu perkampungan di pinggir sungai Ombilin dekat kota pertambangan batubara Sawahlunto di Sumatera Barat. Di Palembang M. Amir belajar sebagai siswa Hollandsch Inlandsche School (HIS), sekolah dasar yang diselenggarakan terutama bagi anak-anak pribumi, tetapi sebelum tamat HIS di Palembang, M. Amir pindah ke Batavia (kini: Jakarta) di sana ia meneruskan pendidikan dasarnya di Europeesche Lagere School (ELS), jenis sekolah dasar yang diselenggarakan terutama bagi anak-anak Belanda, sampai tamat sekolah dasar tahun 1914. M. Amir meneruskan studinya di jenjang pendidikan menengah tingkat pertama pada Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), di sana ia tamat belajar tahun 1918 untuk kemudian melanjutkan pendidikannya pada School tot Opleiding van Indische Artsen (STOVIA).

Pada 8 Desember 1917 di Batavia beberapa siswa di STOVIA yang berasal dari Sumatra Timur, Tengkoe Mansoer, bersama M. Amir dan sejumlah siswa lain mendirikan suatu perhimpunan pemuda yang berasal dan pulau Sumatra, perhimpunan yang dinamakan Jong Sumatranen-Bond (JSB), mengikuti contoh Jong Java, perhimpunan pemuda yang berasal dari Jawa yang telah didirikan dua tahun lebih dahulu. Para pemuda Sumatra inipun bergabung untuk bersama-sama berusaha mempersiapkan diri sebagai penggerak upaya memperbaiki taraf kehidupan penduduk di daerah asal mereka. Dalam waktu satu tahun, menurut majalah Pemoeda Soematra yang mulai diterbikan oleh Pengurus JSB sejak 1918 dengan pemuda M. Amir sebagai redaktur.

Pada tanggal 8 Februari 1920, M. Amir terpilih menjadi Ketua menggantikan dr. Tengkoe Mansoer, yang telah lulus ujian STOVIA. Anggota lain dari pengurus JSB yang diketuai oleh Amir terdiri dari Abdoel Moenier Nasution, Wakil Ketua; Bahder Djohan, Sekretaris 1; Ferdinand Lumban Tobing, Sekretaris 2; Mohammad Hatta, Bendahara I; Boerhanoeddin, Bendahara II; serta Jassien, Nazief, A. Zakir, Achmad Djonap dan M. Anas Sr., Anggota.

Setelah tamat belajar di STOVIA, Jakarta, tahun 1924, M. Amir mendapat kesempatan untuk meneruskan belajar di negeri Belanda dengan beasiswa dari perkumpulan Theosophie. Antara tahun 1924 dan 1928 M. Amir belajar sebagai mahasiswa yang memusatkan perhatian pada pengkajian dalam bidang psikiatri (ilmu penyakit jiwa) di Fakultas Kedokteran, Universitas Utrecht, di Utrecht, Belanda.
Tahun 1925 M. Amir terpilih menjadi Komisaris Pengurus Indonesische Vereeniging di Belanda, yang sejak 11 Januari 1925 dinamakan Perhimpunan Indonesia, di bawah Soekiman Wirjosandjojo sebagai Ketua.

Tahun 1928 M. Amir tamat belajar di Fakultas Kodokteran, Universitas Utrecht, dan oleh sebab itu berhak menyandang gelar Arts dan huruf Dr. di depan nama. Ia kembali ke Jakarta dan menikah dengan C.M. (Lien) Fournier. Tahun 1934 Dr. M. Amir pindah ke Medan sebagai dokter pemerintah. Selain bekerja sebagai psikiater, Dr. M. Amir juga menjadi pengarang dan budayawan yang terkemuka. Ia banyak menulis karangan yang, antara lain, dimuat dalam majalah budaya Poedjangga Baroe. Pada tahun 1940 kumpulan karangan Dr. M. Amir diterbitkan di Medan dengan judul Boenga Rampai.

Tanggal 14 Agustus 1945 Mr. Teuku Moh. Hassan dan Dr. M. Amir, diundang untuk menghadiri sidang-sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai wakil dari penduduk di Sumatra atas usul Drs. Moh. Hatta. Bersama Mr. T.M. Hasan, Dr. M. Amir atas nama Sumatra menghadiri sidang persiapan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan kemudian pukul 10:00 tanggal 17 Agustus 1945 ikut menyaksikan pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dilakukan oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama rakyat Indonesia. Keesokan harinya, tanggal 18 Agustus Dr. M. Amir menghadiri sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang meletakkan dasar-dasar dari negara baru yang sehari sebelumnya dinyatakan merdeka, antara lain, dengan mensahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang kini dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945; memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden Negara Republik Indonesia; serta memutuskan bahwa pekerjaan Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh sebuah Komite Nasional Indonesia (KNI). Tanggal 5 September ditetapkan pembentukan suatu Kabinet Presidensil di bawah pimpinan Ir. Soekarno yang antara lain beranggotakan Dr. Moh. Amir sebagai Menteri Negara bersama dengan Wachid Hasjim, Mr.R.M. Sartono dan R. Oto Iskandar Dinata yang masing-masing juga menjadi Menteri Negara.

 

Kontributor:
Zulfa Nurdina Fitri

Sumber:

Amir, Moh., Boenga Rampai ______________, Melawat ke Djawa

Arnita, dkk. 1979. Mohammad Hatta: Memoir. Jakarta: PT Tinta Mas Indonesia.

Anonim. 1980. Bahder Djohan: Pengabdi kemanusiaan. Jakarta: P.T. Gunung Agung.

PRIMA. 1976. Biro Sejarah, Medan Area Mengisi Proklamasi, Perjuangan Kemerdekaan dalam Wilayah Sumatera Utara Jilid I. Medan: Badan Musyawarah PRIMA.

Raliby, O. (1953). Documeta Historica: Sedjarah dokumenter dari pertumbuhan dan perdjuangan negara Republik Indonesia. Jakarta: Bulan Bintang.

“Verslag Eerste Jaarvergadering,” Jong Sumatra, Thn. II. No.2, Februari 1919, hlm. 40-41.

Wal, S.L. van der. ed., Officiele Bescheiden Bertreffende de Nederiands-Indonesische

Categories: Artikel

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *