Organisasi perempuan mulai bermunculan di antaranya Putri Mardika atas bentukan Boedi Oetomo (1912), yang kemudian mempelopori berdirinya organisasi perempuan lainnya seperti Sekola Kautamaan Istri (didirikan oleh Dewi Sartika di Tasikmalaya pada 1913), Keradjinan Amal Setia (didirikan oleh Rohana Kudus di Bukittinggi pada 1914) Wanito Hadi (Jepara, 1915), Pawijatan Wanito (Magelang, 1915), Poerborini (Tegal, 1917), Pertjintaan Ibu Kepada Anak Temoroen/PIKAT (didirikan oleh Maria Walanda Maramis di Minahasa pada 1917), Wanito Soesilo (Pemalang, 1918), Gorontalische Mohamedaanshe Vrouwenbeweging (Gorontalo, 1920), Wanodjo Oetomo (Jogjakarta, 1920), Sarekat Kaoem Ibu Soematera (Bukittinggi, 1920), Kemadjoean Istri (Jakarta dan Bogor, 1926), Mardi Kamoeliaan (Madiun, 1927), Ina Toeni (Ambon, 1927) Wanito Mulyo (Poetri Indonesia, Jogjakarta, 1927, cabang dari Jong Java yang diketuai oleh Soejatin), Poeteri Setia (Manado, 1928), Wanita Sahati (Jakarta, 1928).

Periode awal kemunculan organisasi-organisasi perempuan ini lebih mengutamakan isu “emansipasi” yang merupakan isu yang berkembang di dunia pada abad ke 17-18. Beberapa isu utama yang diangkat oleh organisasi perempuan pada masa ini adalah kesetaraan dalam mendapatkan pendidikan, menyatakan pendapat di muka umum, terlibat aktif dalam pengambilan keputusan keluarga, memperoleh pengetahuan dan keahlian lainnya di luar rumah dan lingkungan adat. Organisasi perempuan yang terbentuk mengalami perkembangan pesat. Anggota organisasi-organisasi tersebut bertambah banyak dan organisasi keagamaan semisal Muhammadyah pun turut ambil bagian dengan membentuk Aisyiyah yang diketuai oleh Siti Wardiah yang juga istri KH Ahmad Dahlan.

Organisasi-organisasi perempuan ini menyadari, banyak sekali hambatan dalam perjuangan perempuan. Namun di sisi lain, semangat nasionalisme untuk mengangkat derajat perempuan dari kebodohan secara adat dan intelektual inilah yang kemudian membawa mereka pada pertemuan di Jogjakarta pada 1928 untuk melakukan Kongres Perempuan, menyatukan visi dan misi secara ekonomi dan politik.

Setelah Sumpah Pemuda dikumandangkan pada 28 Oktober 1928, yang juga dihadiri oleh tokoh perempuan yaitu Nyi Hajar Dewantoro, Soejatin, Sitti Sundari, Sri Wulandani Mangunsarkoro, dan Johanna Masdani Tumbuan (Pembaca naskah Sumpah Pemuda pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928). Sebelumnya, beberapa organisasi perempuan mulai mengkoordinasikan diri untuk menggagas Kongres Perempuan se-Indonesia.

Dengan tujuan menyatukan cita-cita memajukan perempuan Indonesia, maka pada 22 Agustus 1928 di Yogyakarta, berbagai wakil dari organisasi perempuan ini pertama kali mengadakan pertemuan. Pertemuan ini menyusun konsep penyatuan berbagai organisasi perempuan kedaerahan dalam sebuah payung organisasi. Pada saat itu, disepakati lahir organisasi payung yang diberi nama Perserikatan Perempuan Indonesia (PPI). Ny. Sukonto dipilih menjadi ketua PPI dan merekomendasikan akan melaksanakan Kongres Perempuan se-Indonesia pada 22 Desember 1928 di Jakarta dengan menunjuk Soejatin, Nyi Hajar Dewantoro, dan Sitti Sundari sebagai panitia kongres.

Kongres Perempuan Pertama Indonesia kemudian terlaksana pada 22-25 Desember 1928 bertempat di Djoyodipuran, Yogyakarta. Kongres ini dihadiri utusan 30 organisasi perempuan, 21 utusan dari organisasi laki-laki (di antaranya Boedi Oetomo dan PNI), wakil dari pemerintah dan pers. Kongres Perempuan Indonesia I menghasilkan poin-poin isu perjuangan perempuan Indonesia, yaitu pelibatan perempuan dalam pembangunan bangsa dan berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, hak perempuan dalam rumah tangga, pemberantasan buta huruf dan kesetaraan dalam hak memperoleh pendidikan, hak-hak perempuan dalam perkawinan, pelarangan perkawinan anak di bawah umur, perbaikan gizi dan kesehatan bagi ibu dan balita serta menghancurkan ketimpangan dalam kesejahteraan sosial.

Dalam kongres ini pula, PPI berubah nama menjadi Perserikatan Perhimpunan Isteri Indonesia atau disingkat PPPI. Kongres Perempuan Indonesia I inilah yang merupakan tonggak sejarah lahirnya Hari Ibu di Indonesia. Pada 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang menyatakan bahwa 22 Desember diperingati secara nasional sebagai Hari Ibu.

Rentetan sejarah ini kemudian menjadi bibit kemunculan organisasi perempuan yang lebih progresif dengan mengangkat program yang lebih radikal. Di antaranya Gerakan Wanita Sedar (Gerwis) yang didirikan pada Juni 1950, dan pada Kongres II (1954) Gerwis berubah nama menjadi Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani).

Categories: Artikel

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *