Perjuangan dalam mencapai kemerdekaan, baik yang melalui gerakan kooperatif maupun non kooperatif sama-sama memiliki konsekuensi masing-masing. Kelompok yang memiliki jalan non kooperatif kerapkali pergerakan mereka dipatahkan oleh pemerintahan Hindia Belanda dengan berbagai cara. Berbeda dengan kelompok yang memilih jalan kooperatif, kerapkali mereka mendapat konotasi negatif. Dengan berjuang di dalam sistem pemerintahan kolonial, mereka seringkali dianggap sebagai kaki tangan Belanda. Kecurigaan tersebut tidak sepenuhnya salah, terdapat diantara mereka yang setia dan patuh kepada pemerintahan Hindia Belanda dengan sikap lebih Belanda daripada Belanda. Namun tidak semua demikian, sebagai tokoh kooperatif yang berjuang melalui dewan tersebut, Soetardjo Kartohadikoesoemo bukannya menjadi antek-antek Belanda yang dengan proaktif memperjuangkan kepentingan pribadinya dan kepentingan Pemerintah Hindia Belanda, melainkan malah mempunyai banyak kontribusi dalam meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Salah satu usaha untuk memperjuangkan bangsa Indonesia, yaitu mengajukan Petisi Soetardjo melalui Volksraad tanggal 15 Juli 1936. gagasan Petisi Soetardjo Kartohadikoesoemo yaitu agar diadakannya suatu konferensi antara wakil-wakil Indonesia dan Nederland untuk merencanakan perubahan-perubahan yang dalam waktu sepuluh tahun dapat memberi status merdeka kepada Indonesia.

Soetardjo pada sidang Volksraad  15 Juli 1936 mengusulkan sebuah petisi yang ditujukan kepada Volksraad, yang ditandatangani juga oleh anggota lainnya seperti Ratu Langie, Kasimo, Datoek Toemenggoeng, Ko Kwat Tiong dan Alatas. Petisi itu berisi agar Volksraad dengan menggunakan kewenangannya pada pasal 68 Undang-Undang Hindia, menuntut untuk diselenggarakannya konferensi para wakil Belanda dan bumiputera  atas dasar persamaan, dengan menyusun sebuah rencana, untuk diterapkan di Hindia Belanda,  melalui pembaharuan bertahap dalam waktu sepuluh tahun, agar memperoleh otonomi sesuai batas-batas pasal 1 grondwet. Usul ini disertai dengan rencana menyerahkan pernyataan itu kepada Ratu Belanda dan kedua majelis yang ada di parlemen Belanda (Staten General).

Dengan disampaikannya Petisi Soetardjo pada 15 Juli 1936, banyak kalangan yang memberikan reaksi terhadap petisi tersebut. Setidaknya petisi tersebut membawa dampak pada tiga hal, yakni mereka yang menyetujui petisi tersebut; mereka yang menolak petisi, dan mereka yang menunggu dampak dari petisi tersebut. Apabila petisi tersebut menguntungkan kelompoknya, maka ia akan mengikutinya. Sementara itu bila petisi tersebut ditolak, maka kelompok tersebut tidak akan ikut menanggungnya. 

Pada sidang Volksraad 29 November 1938, ketua sidang membacakan Surat Keputusan Ratu Belanda nomor 40 tertanggal 16 November 1938 tentang penolakan Petisi Soetardjo. Adapun penolakan itu didasarkan pada alasan bahwa bangsa Indonesia belum mampu untuk memikul tanggung jawab di wilayah Hindia Belanda berdasarkan kekuatannya sendiri.  Mendengar langsung dalam sidang Volksraad, Soetardjo mengomentarinya bahwa pemerintah Belanda telah bersikap sombong dan ceroboh. Berita ini segera menyebar ke seluruh penjuru tanah air. Penolakan Petisi Soetardjo segera menghiasi halaman utama surat kabar di tanah air. Koran Tjahaja Timoer membahasnya bahwa penolakan itu adalah uji coba untuk mengukur  mengukur kekuatan politik di balik petisi itu.

Dalam kelompok Belanda yang diwakili oleh golongan Zentgraaf, orang menyambut baik penolakan itu. Soetardjo harus mengetahui bahwa petisinya tidak berarti apa-apa apabila bertujuan untuk melemahkan integritas Belanda. Sikap Indo-Eropa yang dalam Volksraad memberikan suara mendukung petisi itu bersikap sangat dingin, tidak mengeluarkan suara sedikitpun ketika mendengar penolakan itu. Namun, terlepas dari semua ini, apakah orang mendengar atau tidak, gerakan petisi akan terus berlangsung; Soetardjo tetap berjuang. Tanpa mempedulikan ras: Belanda, Cina, Arab, Indonesia, setiap orang yang menghendaki kemajuan Hindia berkepentingan pada tujuan yang dimuat dalam petisi Soetardjo. Kini Belanda menolak karena suara di Hindia tidak bersatu. Namun harus diyakini bahwa Belanda dan Hindia akan menyadari hal itu bila tidak ada jalan lain yang bisa ditempuh. Nasib petisi Soetardjo tidak terletak di tangan Belanda, melainkan tergantung pada Hindia di bawah pengaruh kondisi politik internasional.

Dalam upaya menyetarakan antara penduduk Eropa dan penduduk bumiputera, Soetardjo telah mempelopori penggantian istilah Inlander dengan istilah Indonesia. Usulan ini tentunya tidak hanya sekadar tanpa makna. Ia memahami betul bahwa penduduk bumiputera, siapa pun dia, memerlukan identitas, yang sama dengan penduduk lainnya. Istilah Indonesia merupakan identitas yang diperjuangkan oleh berbagai organisasi baik yang kooperatif maupun non-kooperatif. Soetardjo berani menghadapi resiko dengan mengusulkan penggunaan istilah Indonesia yang dimulai dalam bidang hukum. Dengan menggunakan istilah ini, tidak ada lagi unsur superioritas dan inferioritas, walaupun penduduk Eropa menganggap diri mereka lebih superior daripada penduduk bumiputera. 

Soetardjo sangat peka terhadap penderitaan penduduk bumiputera. Sebagai wakil rakyat ia tidak segan-segan untuk memperjuangkan perbaikan nasib penduduk bumiputera. Pokok permasalahannya adalah penderitaan bumiputera seakan-akan disengaja oleh pemerintah, agar jarak di antara mereka tetap terjaga. Hal inilah yang diperjuangkan oleh Soetardjo, bahwa antara kedua bangsa seharusnya duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Sebagai anggota Volksraad, ia memperjuangkan nasib rakyat tanpa mempedulikan apakah perjuangannya membahayakan dirinya atau tidak. Sosok Soetardjo telah berupaya memajukan bangsanya di tengah perjuangan melawan tirani penjajah yang tetap menginginkan untuk bercokol di tanah air Indonesia.

Sumber:

Ruchiat, Rahamat, dkk. 2012. Sejarah Gedung Museum Moh. Hoesni Thamrin (Suatu Penelusuran). Jakarta: Unit Pengelola Museum Joang 45 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.

Marihandono, Djoko, dkk. 2016. Soetardjo Kartohadikoesoemo. Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional.

Categories: Artikel

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *