Setelah kemerdekaan bangsa Indonesia, masalah sejarah nasional mendapat perhatian yang besar, terutama untuk kepentingan pembelajaran di sekolah, serta sarana pewarisan nilai-nilai perjuangan dan jati diri bangsa Indonesia. Hal ini ditandai dengan beberapa peristiwa antara lain: Pertama, munculnya gerakan Indonesianisasi dalam berbagai bidang sehingga istilah-istilah asing khususnya istilah Belanda mulai diindonesiakan. Selain itu, sebagian buku-buku berbahasa Belanda sebagian mulai diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Penulisan sejarah Indonesia yang berdasarkan pada kepentingan dan kebutuhan bangsa dan negara Indonesia dengan sudut pandang nasional. Kedua, orang-orang dan bangsa Indonesia-lah yang menjadi subjek/pembuat sejarah, mereka tidak lagi hanya sebagai objek seperti pada historiografi kolonial.

Jika awalnya tokoh Belanda sebagai pahlawan sementara orang pribumi sebagai penjahat, maka dengan adanya Indonesianisasi maka kedudukannya terbalik, dimana orang Indonesia sebagai pahlawan dan orang Belanda sebagai penjahat namun dengan alur ceritanya tetap sama. Dalam hal ini, terdapat corak penulisan sejarah baru yang mengungkapkan kehidupan bangsa dan rakyat Indonesia dalam segala aktivitasnya, baik politik, ekonomi, sosial, maupun budaya dari sudut pandang bangsa Indonesia.

Penyusunan sejarah nasional tentu saja menjadi sebuah keharusan dan merupakan kebutuhan setiap negara yang merdeka sebagai bentuk dari legitimasi politik, sosial, ekonomi, budaya maupun agama, dalam hal ini Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat. Penyusunan sejarah nasional Indonesia telah menjadi perdebatan sejak seminar sejarah pertama yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan

Kebudayaan dan diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada dan Universitas Indonesia, pada tanggal 14 sampai 18 Desember tahun 1957 di Yogyakarta. Seminar ini diadakan dengan tujuan untuk mengumpulkan berbagai pendapat dan saran- saran sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun sejarah nasional Indonesia secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Klooster mengenai tentang Seminar Nasional Sejarah I tahun 1957, secara garis besar, temuan Klooster dapat diringkas sebagai berikut. Pertama, di kalangan sejarawan terdapat ketidakpuasan terhadap penulisan sejarah kolonialistik yang dikembangkan pada masa penjajahan Belanda, karena tidak mengungkapkan vitalitas yang dimiliki masyarakat Indonesia (Klooster, 1985: 23). Kedua, di kalangan sejarawan berkembang kesadaran perlunya sejarah nasional Indonesia yang nasionalistik, yaitu menempatkan masyarakat Indonesia sebagai pemeran sentral. Ketiga, terdapat perbedaan pandangan di antara peserta seminar, terutama Soedjatmoko dan Muhammad Yamin, tentang landasan filosofis dan metodologi yang digunakan untuk menyusun sejarah nasional Indonesia (Klooster, 1985: 75-87).

Pada periode terakhir, yaitu masa demokrasi terpimpin dan orde baru, Klooster menemukan kecenderungan penulisan sejarah lokal oleh sejarawan akademik. Seakan ada pemahaman umum bahwa untuk menyusun sejarah nasional yang komprehensif harus memahami sebanyak mungkin sejarah lokal atau daerah. Para sejarawan meneliti berbagai fenomena historis dengan fokus terutama pada kajian sosial ekonomi untuk memperoleh pemahaman pengaruh kolonial terhadap kehidupan masyarakat daerah (Klooster, 1985: 121).

Keadaaan yang demikian membuat para sejarawan dan pengamat sejarah terdorong untuk mengadakan ”Kongres Sejarah Nasional” yang pertama yaitu pada tahun 1957. Pada kongres kedua namanya diubah menjadi ”Seminar Nasional Sejarah”, membicarakan mengenai rencana untuk pembuatan sebuah buku sejarah nasional baru dengan harapan dapat dijadikan semacam buku referensi. Demikian lah tanggal 14 Desember kemudian diperingati sebagai Hari Sejarah Nasional karena pada tanggal tersebut merupakan penyelenggaraan Seminar Sejarah Nasional yang pertama.

 

 

(Sumber gambar: Dokumentasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia)

Categories: Artikel

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *