Kamis, 28 Mei 2020 - 18:40:59 WIB
Metode Pemerintah Hindia Belanda Dalam Menangani Pandemi
Diposting oleh : Muskitnas
Kategori: Artikel - Dibaca: 240 kali

PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang diberlakukan sebagai upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19 di berbagai daerah di Indonesia saat ini rupanya bukan hal baru. Melihat sejarah seratus tahun silam, kebijakan ini telah dilakukan pemerintah Hindia Belanda dalam menangani wabah virus H1N1 atau flu Spanyol (influenza). Virus ini mewabah pada tahun 1918 – 1920 di Hindia Belanda. Kala itu, penduduk Jawa dan Madura yang meninggal dunia menyentuh angka 4,37 juta orang. Menjadi angka korban tertinggi ketiga di dunia akibat virus influenza.

Pada mulanya, April 1918 konsul Belanda di Singapura telah memberikan peringatan kepada pemerintah Hindia Belanda di Batavia, agar mencegah kapal-kapal dari Hongkong merapat di dermaga Batavia dan menurunkan penumpang di sana. Namun, peringatan tersebut dihiraukan. Hingga tiga bulan kemudian, muncul laporan bahwa banyak orang sakit akibat virus influenza di Hindia Belanda.

Laboraturium kedokteran di Batavia kemudian mengadakan penelitian guna menemukan obat bagi penderita virus ini, sebagaimana arahan Dinas Kesehatan Rakyat (Burgerlijke Gezondheid Dienst). Obat tersebut terdiri dari 0,250 aspirin, 0,150 pulvis doveri, dan 0,100 champora. Obat ini kemudian diproduki masal dan sebanyak seratus ribu butir tablet dihasilkan.

November 1918, Kepala Dinas Kesehatan Rakyat menemukan fakta bahwa virus ini dapat menular lewat udara. Maka, pemerintah saat itu menginstruksikan pembagian masker kepada warga yang tinggal di daerah terjangkit. Selain itu, pemerintah juga melakukan sosialisasi kepada warga, hingga ke pelosok kampung. Sosialisasi ini berisikan penjelasan-penjelasan tentang virus, gejala-gejalanya, proses penularan, efek pada kesehatan, serta cara pencegahan dan penyembuhannya.

20 Oktober 1920, pemerintah Hindia Belanda menerbitkan Influenza Ordonanntie atau undang-undang terkait penanganan influenza. Disusun oleh Kepala Dinas Kesehatan Umum, Dr. de Vogel, draf ini membutuhkan satu tahun penyusunan hingga akhirnya resmi diterbitkan. Draf ini berdasarkan peraturan karantina wilayah tahun 1911, di mana wabah pes muncul.

Satu di antara kebijakan yang dilakukan ialah mengkarantina kapal. Walau banyak ditentang oleh pihak perkapalan, namun Panglima Angkatan Laut Laksamana WJG. Umbgrove mendukung kebijakan ini. Direktur Kehakiman, D. Rutgers mengusulkan diberlakukannya pernyataan ‘kondisi terjangkit influenza’ (drigende omstandigheden) bagi suatu pelabuhan. Agar setiap individu yang turun dari kapal tanpa surat bebas influenza, maka mereka akan dipidanakan.

Melalui Direktur Pendidikan dan Agama (Onderwijs en Eeredients), pemerintah juga menerbitkan sebuah buku pedoman berjudul ‘Lelara Influenza’. Buku bertema wayang ini diterbitkan oleh Balai Pustaka dalam huruf dan bahasa Jawa. Isi buku tersebut kurang lebih seperti ini :

Akhir pandemi ini tidak dapat dipastikan secara akurat. Namun, kuat asumsi bahwa pandemi ini berakhir sebab kecepatan penyebaran virus menurun dengan sendirinya, serta kekebalan tubuh manusia terhadap virus ini menguat. Selebihnya, banyak alasan yang tidak dapat diuraikan oleh dunia kesehatan.

 

Kontributor: Dhanu Wibowo 

Sumber :

Yang Terlupakan : Pandemi Influenza 1918 di Hindia Belanda karya Priyanto Wibowo, dkk. Terbit tahun 2009 atas kerjasama Departemen Sejarah FIB UI, UNICEF, dan Komnas FBPI 2009.

Thilly Weissenborn / Tropenmuseum / Wikimedia Commons



» Berita Terkait






Artikel (123)
Berita (24)
Kajian (7)
Kegiatan (0)
Publikasi (1)
Virtual Tour Muskitnas (1)