Kamis, 19 September 2019 - 14:05:30 WIB
Tuduhan Korupsi H.O.S Tjokroaminoto
Diposting oleh : Zulfa
Kategori: Artikel - Dibaca: 149 kali

Sampai saat ini kasus korupsi di Indonesia masih merajalela. Para politikus dari berbagai partai tidak luput dari adanya tuduhan kasus korupsi. Indonesia menduduki peringkat 34 dengan predikat negara sangat korup. Tuduhan praktek korupsi ini juga terjadi saat masa pergerakan nasional. Saat itu, petinggi organisasi Central Sarekat Islam (CSI) yaitu HOS Tjokroaminoto dituduh melakukan praktek korupsi oleh salah satu pimpinan Sarekat Islam cabang Semarang, yaitu Darsono. 

Melalui artikel Sinar Hindia yang dimuat beruntun pada 6, 7, dan 9 Oktober 1920, Darsono menyoroti posisi rangkap yang dijabat Tjokroaminoto di CSI, yakni sebagai ketua sekaligus bendahara. Disebutkan, Tjokroaminoto meminjamkan uang sebesar 2.000 gulden untuk mengisi kas CSI yang kosong dengan jaminan mobil. Tapi anehnya, tulis Darsono, mobil tersebut dibeli oleh Bendahara CSI untuk dipakai oleh Ketua CSI, yang kedua-duanya dijabat oleh Tjokroaminoto.


“Ketua CSI itu mampu pula membeli mobil seharga 3.000 gulden dan perhiasan untuk istrinya yang kedua. Demikian juga halnya dengan Brotosoehardjo, yang sering menggunakan uang kas CSI untuk keperluan sendiri,” tukas Darsono.

Dalam tulisan tersebut, Darsono juga menyerang Brotosoehardjo, seorang petinggi CSI lainnya yang juga orang dekat Tjokroaminoto. Darsono rupanya berupaya mengaitkan karakter Brotosoehardjo yang dinilainya tidak jujur memberikan pengaruh buruk terhadap Tjokroaminoto karena mereka berteman sejak lama (McVey, 2006:93).



Banyak orang di kalangan internal SI mencela cara Darsono menyerang Tjokroaminoto. Namun, mereka juga tetap menuntut dilakukan penyelidikan penuh atas manajemen keuangan CSI yang dipimpin Tjokroaminoto. Kalau dibiarkan, nama SI akan terus tercemar (Shiraishi, 1997:312).

Maka, diadakanlah pertemuan khusus pada 17 Januari 1921 di Yogyakarta. Yang dilibatkan dalam forum ini hanyalah pihak-pihak yang bertikai, yaitu faksi putih dan faksi merah. Darsono dan Semaoen tentu saja turut dihadirkan dalam pertemuan tersebut, selain Agoes Salim serta beberapa pengurus teras SI Yogyakarta.

Perundingan berjalan cukup panas. Namun, demi terselenggaranya Kongres CSI yang akan digelar pada Maret 1921, maka untuk sementara disepakati keputusan penting, yaitu mengakhiri pertikaian untuk mengembalikan kepercayaan kepada Tjokroaminoto dan menguburkan persoalan yang disingkap oleh Darsono.

Tuduhan Darsono itu merupakan pukulan berat bagi Tjokroaminoto di depan umum, karena dia dianggap seorang pemimpin ideal yang mewakili citra seorang Ratu Adil. Pasca gugatan Darsono muncul pula sebuah istilah baru yaitu men-Tjokro, yang adalah istilah untuk menyebut kata menyeleweng. Istilah men-Tjokro adalah istilah untuk mengkritik para pemimpin yang berbuat curang.

Dugaan tersebut memang tidak pernah dapat dibuktikan secara sahih, termasuk kabar bahwa Tjokroaminoto telah menggelapkan uang hasil kampanye akbar di Surabaya pada 6 Februari 1918. Aksi unjuk rasa yang melibatkan ribuan massa SI itu digelar sebagai wujud protes atas perkara penistaan agama yang dilakukan oleh Martodharsono dan melahirkan Tentara Kanjeng Nabi Muhamma (TKNM).

Tjokro jelas tidak tinggal diam. Ia menuduh ucapan Darsono sebagai serangan kepada organisasi. Haji Agus Salim, yang sebenarnya tidak sepenuhnya sreg dengan Tjokro dan bahkan membangun blok sendiri, menggunakan serangan Darsono itu untuk semakin menggiatkan serangan kepada kubu Semarang.

Yang jelas, orang-orang SI Merah akhirnya benar-benar tersingkir. Sayap kiri SI ini kemudian membentuk Perserikatan Komunis Hindia (PKH) –di mana Darsono terpilih sebagai wakil ketua– yang pada 1924 resmi berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI).



Sementara Tjokroaminoto yang kerap diguncang isu korupsi justru tetap memimpin CSI –yang nantinya menjelma sebagai partai politik dengan nama Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII)– bahkan seumur hidup hingga wafatnya pada 1934, dan kelak ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional oleh pemerintah RI. Tuduhan korupsi dari Darsono tak pernah diuji secara faktual sehingga hanya menjadi bagian dari dinamika partai yang sedang bergolak.

Sumber:

Ruth T. McVey. 2006. The Rise of Indonesian Communism, Jakarta: Equinox Pub.

Shiraishi, Takashi. 1997. Zaman Bergerak; Radikalisme Rakyat di Jawa 1912— 1926. Jakarta: Grafiti.

 

 



» Berita Terkait






Artikel (75)
Berbagi (1)
Berita (24)
Kajian (6)